PM China Li Qiang kecam tarif tinggi Trump saat KTT ASEAN, desak penguatan komitmen perdagangan bebas
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) bersama Perdana Menteri China Li Qiang (tengah) pada KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 2025. (Foto: CNA/Zamzahuri Abas)
KUALA LUMPUR: Isu unilateralisme dan proteksionisme perdagangan menjadi sorotan utama pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang sedang berlangsung di Kuala Lumpur. Para pemimpin menyatakan keprihatinan atas tren tersebut dan menyerukan komitmen lebih kuat untuk menegakkan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.
Perdana Menteri China Li Qiang memimpin seruan itu dengan menyoroti “perubahan kompleks dalam struktur ekonomi dan perdagangan internasional, terutama gangguan akibat tarif tinggi”, mengacu secara tersirat pada bea impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap berbagai negara, termasuk China.
“Kami sangat merasakan bahwa Asia Timur tengah menghadapi semakin banyak kesulitan dan tantangan ekonomi, serta meningkatnya ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam pembangunan,” kata Li pada Senin (27/10) dalam KTT ASEAN Plus Three, yang melibatkan 11 negara anggota ASEAN bersama tiga mitra dialog: China, Korea Selatan, dan Jepang.
“Kita harus sepenuhnya menjaga perdamaian dan stabilitas yang telah susah payah diraih di Asia Timur,” ujar Li dalam pernyataan yang dirilis media pemerintah China. Ia menyerukan negara-negara untuk “menegakkan perdagangan bebas dan sistem perdagangan multilateral, menolak segala bentuk proteksionisme, serta terus mendorong integrasi ekonomi kawasan”.
Dalam KTT lain yang membahas Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Li mengatakan situasi ekonomi dan perdagangan global kini mengalami perubahan kompleks, di mana “unilateralisme dan proteksionisme marak terjadi, membawa risiko besar bagi kawasan”.
“Para pihak dalam perjanjian ini harus bekerja lebih erat untuk mengatasi tantangan dan mendorong pembangunan,” tambahnya, merujuk pada RCEP yang merupakan blok perdagangan terbesar di dunia dan mulai berlaku pada 2022.
Li juga menyerukan kepada para pemimpin untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral, seraya menegaskan bahwa China “akan selalu mendukung sentralitas ASEAN” dan siap bekerja sama dengan semua pihak untuk “menegakkan multilateralisme sejati”.
Dalam 16 tahun terakhir, China telah bertahan menjadi mitra dagang terbesar ASEAN.
Perdagangan barang antara ASEAN dan China dalam satu dekade terakhir meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai sekitar US$722 miliar pada 2022 atau hampir seperlima dari total perdagangan global ASEAN.
AS dan China kini berupaya mencegah eskalasi perang dagang setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru hingga 100 persen pada barang-barang asal China dan pembatasan perdagangan lain mulai 1 November, sebagai balasan atas perluasan kontrol ekspor China terhadap magnet dan mineral tanah jarang.
Beijing dan Washington sebelumnya telah mencabut sebagian besar tarif tiga digit terhadap produk masing-masing di bawah kesepakatan gencatan dagang yang dijadwalkan berakhir pada 10 November.
Berbagai laporan pada Minggu menyebutkan bahwa pejabat ekonomi China dan AS telah menyepakati kerangka perjanjian perdagangan, sementara Trump menyampaikan optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping saat keduanya bertemu dalam beberapa hari mendatang.
Trump memulai kunjungannya ke Asia di Kuala Lumpur dengan menandatangani sejumlah perjanjian dagang bersama empat negara Asia Tenggara — Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam — di tengah tarif atas ekspor AS yang diberlakukannya di kawasan tersebut.
SERUAN PERLUASAN ANGGOTA RCEP
RCEP yang beranggotakan seluruh anggota ASEAN – kecuali Timor Leste -, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menggelar pertemuan pertama dalam lima tahun terakhir pada Senin sore lalu.
Blok perdagangan ini belum pernah mengadakan pertemuan tingkat pemimpin sejak November 2020, ketika perjanjian dagang yang bertujuan menurunkan tarif, meningkatkan investasi, dan memperlancar pergerakan barang di kawasan diteken.
Dalam pernyataan bersama, ke-15 negara anggota menegaskan bahwa RCEP telah memainkan peran penting dalam mendorong integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan.
“Kami juga sangat menyadari pentingnya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global maupun regional saat ini.
“Dalam konteks ini, kami menegaskan kembali komitmen kuat untuk meningkatkan pelaksanaan penuh dan efektif Perjanjian RCEP sebagai langkah penting menuju tercapainya potensi penuh perdagangan dan pertumbuhan kawasan,” demikian isi pernyataan tersebut.
Dalam sambutannya yang dikutip media pemerintah, Perdana Menteri China Li Qiang disebut mengusulkan tiga arah utama bagi blok perdagangan itu.
Usulan tersebut mencakup penguatan konektivitas pasar dan integrasi ekonomi kawasan, sekaligus mempercepat proses perluasan keanggotaan, dengan menyatakan dukungan China bagi calon anggota seperti Hong Kong untuk bergabung dengan RCEP.
Selain itu, Li juga menyerukan pendalaman kerja sama di bidang akses pasar, pengadaan pemerintah, ekonomi digital, pembangunan hijau, serta rantai industri dan pasokan — sambil menegaskan perlunya mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan tekad lebih kuat.
Li menambahkan, “China siap menghimpun kebijaksanaan dan kekuatan dari semua pihak untuk mendorong kerja sama RCEP menghasilkan capaian yang lebih nyata dan menciptakan masa depan cerah dengan kemakmuran bersama.”
Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan para anggota RCEP tengah menghadapi beragam tantangan perdagangan dan investasi di kawasan, termasuk kebijakan dan praktik non-pasar yang menyebabkan kelebihan kapasitas serta mengganggu persaingan yang setara, juga pasokan stabil mineral penting.
“Proses peningkatan perjanjian dijadwalkan dimulai pada 2027. Semua negara peserta RCEP harus terlibat dalam pembahasan yang sungguh-sungguh agar perjanjian ini benar-benar menjadi aturan yang mampu mengatasi tantangan kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr menyatakan bahwa RCEP menjadi landasan perdagangan yang berbasis aturan, transparan, dan dapat diprediksi, yang memungkinkan pertumbuhan dan kerja sama berkelanjutan antarnegara anggota.
“Di tengah ketidakpastian global saat ini, termasuk pergeseran menuju kebijakan perdagangan tertutup, komitmen ASEAN terhadap sistem perdagangan berbasis aturan tetap menjadi jangkar terkuat kami,” kata Marcos dalam pernyataannya pada KTT RCEP yang dimuat di situs Kantor Kepresidenan Filipina.
Ia juga menyerukan percepatan perluasan keanggotaan RCEP untuk memperdalam integrasi kawasan, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta menegaskan kembali peran sentral ASEAN dalam membentuk masa depan ekonomi kawasan.
“Dengan cara itu, kita memperkuat RCEP sebagai platform yang mendorong kemakmuran, inklusivitas, dan memastikan kawasan kita tetap menjadi kekuatan penting dalam perekonomian global,” ujar Marcos.
Hong Kong, Sri Lanka, Cile, dan Bangladesh baru-baru ini menyatakan minat bergabung dengan RCEP, yang oleh sejumlah analis dipandang sebagai potensi penyeimbang terhadap tarif yang diberlakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
RCEP membuka akses ke pasar berpenduduk lebih dari dua miliar jiwa dan mencakup sekitar 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia melalui keanggotaan 15 negaranya.
PRABOWO: KERJA SAMA LINDUNGI ASEAN DARI “GUNCANGAN EKSTERNAL”
Dalam pidato pembukaan KTT ASEAN Plus Three, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menekankan bahwa sejak pertama kali digelar pada 1997, forum tersebut telah berkontribusi besar membantu kawasan mengatasi Krisis Finansial Asia, dan bahwa kemitraan itu kini kembali menjadi kunci di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Tiga puluh tahun kemudian, kita kembali dihadapkan pada krisis geoekonomi baru, seperti proteksionisme perdagangan dan restrukturisasi rantai pasok global,” ujar Lee.
“Dalam konteks ini, saya menilai pernyataan para pemimpin ASEAN Plus Three tentang penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan regional sangat tepat waktu dan relevan,” tambahnya.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga menyoroti pentingnya kolaborasi regional, dengan mengatakan bahwa mekanisme ASEAN Plus Three sejauh ini telah memberikan “manfaat nyata”, mulai dari penguatan jaring pengaman keuangan kawasan hingga rantai pasok yang lebih tangguh dan ketahanan kesehatan yang lebih baik.
“Agenda positif dan rekam jejak yang kuat menempatkan kita pada posisi yang baik untuk menghadapi lingkungan global yang kian tidak menentu dan penuh tantangan,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat integrasi kawasan, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda ASEAN Plus Three.
“Indonesia mengakui kontribusi kerja sama trilateral antara China, Jepang, dan Korea Selatan bagi seluruh kawasan,” kata Prabowo.
ISU KEAMANAN REGIONAL IKUT JADI BAHASAN
Meski kerja sama ekonomi menjadi tema utama di berbagai pertemuan pada Senin, isu keamanan kawasan turut mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur (EAS).
EAS melibatkan 19 peserta, terdiri atas 11 negara anggota ASEAN, serta Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat.
Dalam pidato pembukaan sebagai ketua ASEAN, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung berbagai isu politik dan keamanan, termasuk konflik di Gaza antara Hamas dan Israel, situasi dalam negeri Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan, serta perkembangan di Korea Utara.
Terkait Myanmar, Anwar mengatakan bahwa selain menjalin komunikasi dengan junta militer yang berkuasa, Malaysia juga mengundang seluruh 27 kelompok oposisi Myanmar ke Kuala Lumpur untuk berdialog.
“Sebanyak 27 kelompok, minoritas, dan partai hadir dengan sikap positif, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri kami,” ujar Anwar.
Myanmar dilanda krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada awal 2021.
Anwar menambahkan, Presiden sementara Myanmar Min Aung Hlaing bersikap kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan Malaysia. Ia juga menyerukan gencatan senjata di negara itu serta menegaskan kembali konsensus ASEAN mengenai perlunya pemilu yang inklusif, adil, dan bebas.
Secara terpisah, Anwar mengatakan pembahasan intensif juga dilakukan terkait isu Laut China Selatan, dengan semua pihak berupaya merumuskan Aturan Tata Perilaku (Code of Conduct).
Sengketa klaim teritorial tumpang tindih di Laut China Selatan—salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia—telah lama menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Filipina, serta Vietnam.
Pada 2023, ASEAN dan China menyepakati pedoman untuk mempercepat perundingan, dengan target penyelesaian kode tersebut dalam tiga tahun.
Namun, Anwar menekankan bahwa semua persoalan sebaiknya diselesaikan dalam kerangka ASEAN dan bersama mitra kawasan.
“Begitu isu ini dianggap dipaksakan atau diarahkan oleh kekuatan luar, situasinya justru menjadi lebih rumit dan tegang.
“Sejauh ini semuanya masih terkendali. Kami terus menyerukan agar semua pihak terlibat dalam negosiasi berdasarkan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, terutama UNCLOS 1982 dan Kode Etik itu sendiri,” ujarnya, merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Anwar menambahkan, ASEAN juga menyoroti meningkatnya peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara.
“Sikap Malaysia adalah terus membuka ruang dialog. Karena jika kita menyerukan keterlibatan di semua isu, mulai dari Gaza hingga Ukraina dan Myanmar, maka Korea Utara pun seharusnya tidak dikecualikan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan dalam pertemuan bahwa terorisme tetap menjadi ancaman yang terus-menerus dan merusak.
“Dunia harus menunjukkan sikap tanpa toleransi. Tidak boleh ada kerancuan. Hak kami untuk membela diri dari terorisme tidak bisa dikompromikan,” ujar Jaishankar, dikutip Times of India.
Ia menambahkan, ketika dunia menyesuaikan diri dengan dinamika baru, peluang dan solusi tangguh akan muncul.
“Pada akhirnya, realitas teknologi, daya saing, ukuran pasar, digitalisasi, konektivitas, talenta, dan mobilitas tidak bisa diabaikan.
“Multipolaritas bukan hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang. Semua hal ini menuntut percakapan global yang serius,” ujarnya.
(Rh99)
SUMBER – 
