Era Baru BUMN: Presiden Prabowo Buka Pintu untuk Pimpinan Asing dan Rampingkan Ratusan Perusahaan
Jakarta, sejuk.co.id – Sebuah gebrakan fundamental dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah langkah yang mengubah tradisi puluhan tahun, pemerintah kini mengizinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk menduduki posisi puncak di perusahaan-perusahaan milik negara.
Kebijakan ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo saat berdialog dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam forum bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita,” tegas Prabowo, menandakan pergeseran signifikan dari aturan sebelumnya yang mewajibkan pimpinan BUMN harus berkewarganegaraan Indonesia.
Mencari Talenta Global demi Standar Internasional
Menurut Presiden, langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk mengangkat BUMN ke level persaingan global. Ia menyatakan telah memberi mandat kepada manajemen Danantara, sebagai induk pengelola BUMN, untuk tidak ragu mencari talenta terbaik dari seluruh dunia.
“Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujar Prabowo.
Dengan membuka pintu bagi para profesional asing, pemerintah berharap dapat mengakselerasi transfer pengetahuan, meningkatkan profesionalisme, dan menerapkan praktik bisnis terbaik (best practices) yang sudah teruji di panggung dunia.
Rasionalisasi Besar-besaran: Dari 1.000 menjadi 200 BUMN
Tidak berhenti pada perombakan pucuk pimpinan, Presiden Prabowo juga memerintahkan efisiensi radikal pada tubuh BUMN. Jumlah perusahaan pelat merah yang saat ini membengkak hingga sekitar 1.000 entitas akan dipangkas secara drastis.
“Saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” jelasnya.
Rasionalisasi ini bertujuan untuk membuat BUMN lebih fokus, lincah, dan tidak lagi tumpang tindih dalam operasionalnya.
Target Akhir: Lonjakan Profitabilitas
Presiden Prabowo meyakini bahwa kombinasi antara kepemimpinan berstandar global dan struktur perusahaan yang lebih ramping akan berdampak langsung pada kinerja keuangan BUMN. Ia menyoroti tingkat imbal hasil (return) BUMN yang saat ini dianggapnya masih rendah.
“Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat,” pungkasnya.
Langkah reformasi ganda ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menginginkan BUMN tidak lagi hanya menjadi “sapi perah” dividen, tetapi bertransformasi menjadi mesin ekonomi negara yang efisien, modern, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. Publik kini menantikan eksekusi dari kebijakan berani ini dan dampaknya bagi perekonomian nasional.
(Admin-Sejuk)
