Kategori: HUKUM
Kejagung Sita Rp 11,8 Triliun Uang yang Dikembalikan Wilmar Group
Uang Sitaan dari Wilmar Group saat ditampilkan oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6/2025)(Shela Octavia)
Gaduh Isu Reshuffle Kabinet, Siapa Saja Menteri yang Disorot?
Presiden Prabowo Subianto (kiri) saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).ANTARA FOTO/Galih Pradipta“Orang yang layak di-reshuffle di kabinet itu kalau tidak faktor kinerja, tentu faktor politis.” SEJUK.CO.ID, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai isu ini…
DPR Siapkan Undang-undang Khusus Ojol Usai Demo Besar-besaran
Foto: Demo ribuan driver ojol pada 20 Mei 2025 diprediksi menimbulkan kerugian besar. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat RDPU Komisi V DPR RI dengan driver ojek online (ojol) pada Rabu (21/5/2025). (Intan Rakhmayanti Dewi) Jakarta, SEJUK.CO.ID – Komisi V DPR RI menyatakan siap memulai pembahasan undang-undang mengenai angkutan online yang akan…
KPK Geledah Kantor Kemnaker
SEJUK.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Selasa (20/5). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penggeledahan tersebut. Fitroh berkata penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Tenaga Kerja Asing (TKA). “Benar. Suap dan atau gratifikasi terkait TKA,” kata Agus saat dihubungi, Selasa. Dia belum merinci lebih jauh soal ruangan yang digeledah…
Merek Saya Dijiplak, Berapa Biaya Menggugat di Pengadilan?
Sejuk.co.id– Berbeda dengan kasus pidana, biaya kasus perdata ditanggung penggugat kecuali bila si penggugat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan. Lalu berapa biaya menggugat merek yang dijiplak?Hal itu menjadi pertanyaan pembaca, yaitu: Siang detikSaya punya merek baju dan fashion buatan UMKM saya. Tapi kok sepertinya dijiplak. Lalu berapa biaya menggugat di pengadilan? Terima kasih. TioJakarta…
Resmi! Satpol PP Kabupaten Tangerang Tutup Total Galian Tanah di Kp. Kandanggede Bakung Kronjo
Tangerang, || sejuk.co.id,– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menutup galian tanah ilegal di Kampung Kandanggede Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Jumat 16 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 Wib. Dari pantauan media, petugas Satpol PP datang mengendarai dua mobil dan langsung masuk ke lokasi galian tanah yang meresahkan itu.Leo, salah satu petugas…
Roy Suryo Dkk Tolak Hasil Uji Lab Forensik Ijazah Jokowi oleh Bareskrim, Ini Alasannya
Akun YouTube Refly HarunUJI IJAZAH JOKOWI – Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis atas nama klien mereka yakni Dr Roy Suryo, Dr Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadillah SH, Dr Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani dan Prof Egi Sudjana, menyatakan sikap menolak hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri. Meskipun saat ini…
Relevansi Hukum Internasional dalam Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia
Diskusi panel yang membahas soal Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Dinamika Hukum Internasional dalam acara Konferensi Nasional: Indonesia dan Hukum Internasional di Kementian Luar Negeri Indoesia, Jakarta, Rabu (2/10). Foto: HFW Proses pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum internasional tidak terlepas dari dinamika politik dan hubungan kekuasaan. Prinsip bebas aktif masih relevan, yang berarti harus…
STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Langsung Disita? Ini Penjelasan Korlantas Polri
Ilustrasi razia kendaraan bermotor. Foto: RES Saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang mati selama dua tahun, akan disita dan datanya akan dihapus. Aturan ini akan berlaku pada April 2025. Benarkah demikian? Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso mengatakan bahwa Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah…
Bamsoet Bicara soal Pentingnya Keseimbangan Demokrasi & Hukum
Sejuk.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak dijadikan alat penindasan. Di Indonesia, tantangan ini semakin nyata, mengingat kedinamisan politik…
